Kudus, Shabda.id -- Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus dalam memacu kemandirian ekonomi dari tingkat bawah mulai membuahkan hasil manis.
Sebanyak 48 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Kota Kretek kini sukses menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes), dengan Desa Rahtawu keluar sebagai penyumbang tertinggi mencapai Rp515.991.600.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana mengungkapkan, dari total 123 BUMDes yang ada di Kudus, sebanyak 121 di antaranya kini telah resmi mengantongi status berbadan hukum.
Legalitas ini menjadi fondasi utama bagi pihak desa untuk mengelola unit usahanya secara lebih profesional.
"Capaian ini membuktikan bahwa penyertaan modal dari dana desa tidak habis untuk biaya operasional semata. Uang tersebut berputar dan sukses memberikan pemasukan riil bagi kas desa," ujar Famny.
Keberhasilan puluhan BUMDes ini tidak terjadi secara instan, melainkan buah dari strategi pembinaan yang agresif dari pemerintah daerah.
Saat ini, PMD Kudus tengah berkolaborasi dengan tim Lokadata BUMDes untuk memberikan pendampingan intensif kepada 12 BUMDes pionir.
Baca Juga:
Meski berfokus pada kelompok pionir, Famny memastikan pembinaan untuk 111 BUMDes lainnya tetap berjalan secara berkala dan bertahap.
Ia mengungkapkan, sektor pariwisata tercatat menjadi motor penggerak paling potensial bagi kas desa.
Selain Desa Rahtawu yang memikat lewat wisata alam pegunungannya, BUMDes Desa Wonosoco juga sukses mengemas potensi wisatanya dengan apik.
Bahkan, salah satu ajang andalan mereka, yakni event BUMDes Wonorekso, kini telah berhasil menembus skala nasional.
Melihat tren positif tersebut, PMD Kudus optimis wilayah lain akan segera menyusul.
"Desa Japan juga memiliki potensi wisata alam yang sangat besar dan berpeluang menyusul kesuksesan ini," tambah Famny.
Melalui penguatan kelembagaan yang terstruktur serta intervensi modal yang tepat, Pemkab Kudus memasang target yang lebih besar ke depan. BUMDes diharapkan tidak hanya terpaku pada sumbangan kas PADes semata.
"Lembaga usaha ini harus mampu membuka lapangan kerja baru yang berbasis pada kearifan dan potensi lokal masing-masing wilayah," pungkas Famny.
