Pati, Shabda.id– Lembaga Tinggi Negara Independent Personal Informasi Negara Republik Indonesia (PIN RI) Korwil Eks Karesidenan Pati menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Pati, Kamis 30 Juli 2026.
Audiensi tersebut membahas sejumlah persoalan pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pati itu dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), serta puluhan peserta dari PIN RI.
Berdasarkan surat permohonan audiensi Nomor 02.C/PINRI-KORWIL EKS.KAR.PATI/VII/2026, PIN RI mengajukan sedikitnya enam pokok persoalan untuk dibahas bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pati.
Ketua Korwil PIN RI Eks Karesidenan Pati, Soegiharto, mengatakan audiensi bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat agar sejumlah persoalan yang dinilai penting segera mendapat perhatian pemerintah daerah.
Adapun isu yang disampaikan meliputi normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan di Desa Baturejo, Dukuh Bombong, Kecamatan Sukolilo, kelanjutan pembangunan RS Soewondo.
Penggunaan anggaran Bantuan Provinsi (Banprov) sebesar Rp210 miliar untuk pembangunan infrastruktur, dana pinjaman Bank Jateng sekitar Rp67 miliar, persoalan pejabat kepala desa, hingga rencana renovasi empat pasar rakyat di Kabupaten Pati, yakni Pasar Puri, Pasar Kayen, Pasar Porda Juwana, dan Pasar Trangkil.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengatakan DPRD menyambut baik masukan yang disampaikan PIN RI sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.
Baca Juga:
"Kami menyambut PIN RI Eks Karesidenan Pati. Tadi Pak Soegiharto dan teman-teman menyampaikan masukan terkait pelaksanaan APBD Kabupaten Pati dan berbagai kebijakan di Kabupaten Pati," ujarnya.
Ali menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam audiensi adalah pengisian jabatan kepala desa yang kosong karena kepala desa meninggal dunia. Menurutnya, PIN RI menyoroti adanya perbedaan ketentuan masa jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa antara Peraturan Bupati (Perbup) dan undang-undang.
"Tadi juga disoroti oleh teman-teman PIN RI bahwa berdasarkan undang-undang seharusnya pelaksana Pj itu satu tahun, tetapi di Perbup bisa sampai lima tahun. Tadi disampaikan Perbup jangan sampai menyimpang dari undang-undang. Saya juga sudah menyampaikan kepada teman-teman eksekutif supaya mengkaji agar Perbup tersebut sesuai dengan undang-undang," jelasnya.
Selain itu, Ali menyebut kelanjutan pembangunan RS Soewondo juga menjadi salah satu pembahasan penting. Menurutnya, penghentian pembangunan masih menunggu hasil kajian dari Tim Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.
"Tadi juga dibahas persoalan RSUD Soewondo yang pembangunannya masih terhenti. Saat ini masih menunggu kajian dari Cagar Budaya Provinsi, dan tadi disampaikan pada minggu kedua bulan Agustus akan ada jawaban dari tim cagar budaya," katanya.
Sementara itu, terkait penggunaan APBD Kabupaten Pati, Ali mengatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Riyoso, telah memberikan penjelasan kepada peserta audiensi.
"Tadi juga disampaikan oleh Kepala DPUTR, pelaksanaan terkait APBD tersebut sudah clear," imbuhnya.
Di akhir audiensi, Ali Badrudin mengapresiasi PIN RI yang telah menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung kepada DPRD.
"Kami berterima kasih kepada teman-teman PIN RI yang telah menyampaikan pendapatnya kepada kami sebagai masukan dan saran," pungkasnya.
