Kudus, Shabda.id - Harapan para pelaku usaha biro perjalanan wisata di Kabupaten Kudus untuk bersaing secara sehat kini tengah diuji.
Dugaan praktik monopoli dalam pengelolaan study tour sekolah memicu keresahan.
Para penyedia jasa lokal mulai bersuara, menuntut transparansi dan kesempatan yang sama dalam "kue" bisnis pariwisata pendidikan ini.
Wahyu, dari HMC Tour secara blak-blakan mengungkapkan kegelisahannya terhadap mekanisme penunjukan biro perjalanan yang terkesan eksklusif.
Menurutnya, Kabupaten Kudus memiliki segudang biro perjalanan resmi dengan legalitas lengkap dan standar operasional (SOP) yang mumpuni. Sayangnya, pintu peluang seolah tertutup rapat bagi sebagian besar dari mereka.
"Harapan kami semuanya berjalan fair. Kudus ini bukan hanya milik satu atau dua biro saja. Selama punya izin, memenuhi SOP, dan kualitas pelayanannya bagus, setiap biro berhak mendapatkan kesempatan," tegas Wahyu.
Idealnya, pihak sekolah memiliki otonomi penuh untuk mengurasi penyedia jasa berdasarkan kualitas armada, fasilitas, keamanan, hingga harga.
Namun, realita di lapangan berbicara lain. Wahyu mensinyalir adanya "tangan-tangan tak terlihat" atau imbauan lisan yang membuat sekolah merasa sungkan untuk memilih biro di luar lingkaran tertentu.
"Sekarang yang berjalan paling hanya itu-itu saja, satu sampai tiga biro yang terus dipakai secara berulang," ungkapnya.
Baca Juga:
Kondisi ini dikhawatirkan akan mematikan ekosistem bisnis lokal jika terus dibiarkan tanpa adanya intervensi kebijakan yang adil.
Para pelaku usaha sebenarnya tidak meminta prioritas istimewa, melainkan persaingan terbuka.
Dalam praktik yang sehat, biro perjalanan seharusnya cukup:
Mengajukan proposal kegiatan yang kompetitif.
Mempresentasikan kesiapan armada dan keamanan.
Menawarkan transparansi biaya kepada pihak sekolah.
"Biarkan terjadi seleksi alam. Kalau harganya masuk dan pelayanannya jempolan, biarkan sekolah yang menentukan. Jangan sampai ada arahan tidak tertulis yang justru mencekik pelaku usaha lain," tambah Wahyu.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah daerah dan pemangku kebijakan pendidikan di Kudus.
Para pengusaha jasa perjalanan berharap ada pengawasan ketat untuk memastikan iklim usaha tetap kompetitif.
Jangan sampai semangat kemerdekaan berupaya justru terganjal oleh praktik-praktik yang menguntungkan segelintir pihak saja.
