SHABDA
Cari berita…
Daerah

Tanggapi Sorotan Fraksi Golkar, Kepala Dinas PUPR Kudus Serahkan Evaluasi Kinerja ke Bupati

TIA
TIA
Tanggapi Sorotan Fraksi Golkar, Kepala Dinas PUPR Kudus Serahkan Evaluasi Kinerja ke Bupati
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus, Harry Wibowo. (Foto: Shabda.id.)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus, Harry Wibowo, memilih bersikap tenang menanggapi desakan Fraksi Partai Golkar DPRD Kudus yang meminta Bupati untuk mengevaluasi kinerjanya.

Kudus, Shabda.id -- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus, Harry Wibowo, memilih bersikap tenang menanggapi desakan Fraksi Partai Golkar DPRD Kudus yang meminta Bupati untuk mengevaluasi kinerjanya.

Sorotan dewan tersebut dipicu oleh penetapan prioritas pekerjaan yang dinilai kurang tepat, salah satunya perbaikan Jalan Jenderal Sudirman.

Harry menegaskan, dirinya menyerahkan penuh penilaian kinerjanya kepada Bupati Kudus selaku pimpinan. Ia juga enggan memperpanjang silang pendapat di publik terkait kritik yang dilayangkan para wakil rakyat tersebut.

"Karena sudah diungkapkan pak dewan, saya tidak ingin banyak komentar. Biar nanti pak Bupati saja yang menilai," kata Harry, Senin (7/9/2026).

Terkait sorotan pada penanganan Jalan Jenderal Sudirman, Harry menjelaskan, keputusan menjadikan ruas jalan tersebut sebagai prioritas didasari pertimbangan teknis yang matang.

Meski begitu, ia tetap menghargai masukan dan sudut pandang berbeda yang disampaikan oleh jajaran dewan.

Ia membeberkan, perencanaan perbaikan Jalan Jenderal Sudirman sebenarnya sudah disusun sejak beberapa tahun lalu dan sempat berjalan melalui anggaran perubahan tahun 2025.

Namun karena skema penganggaran yang tidak memungkinkan penanganan secara terus-menerus lewat anggaran perubahan, proses perbaikan dilakukan bertahap.

Menurut Harry, ruas jalan dari kawasan Alun-Alun Kudus hingga Ngembalrejo idealnya ditangani secara menyeluruh.

Hal ini mengingat tingginya volume dan beban kendaraan yang setiap hari melintas di jalur vital tersebut.

Bahkan saat masih berstatus jalan provinsi, lokasi ini rutin mendapatkan pemeliharaan berupa pengaspalan ulang (overlay) minimal dua tahun sekali.

"Dulu waktu masih dipegang provinsi, paling tidak mereka dua tahun sekali overlay. Karena memang besarnya muatan yang lewat," kata Harry.

Memahami adanya perbedaan pandangan dengan Fraksi Golkar, Harry memilih untuk fokus menjalankan tugas dan siap mengikuti proses evaluasi yang nantinya dipimpin langsung oleh Bupati Kudus.

Bagikan ke Teman Anda

Bagikan: WhatsApp Facebook X Telegram
TIA

Penulis

TIA

"Berdedikasi untuk menyajikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi seluruh pembaca SHABDA."

Komentar Pembaca

Tulis Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan.

Artikel Terkait