Kudus, Shabda.id -- Pencairan gaji pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus sempat molor akibat adanya kekosongan jabatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dampak paling terasa terjadi di dua instansi strategis, yakni Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) serta RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus, yang pos kepemimpinannya sempat kosong tanpa adanya Pelaksana Tugas (Plt).
Namun, teka-teki pengisi jabatan tersebut kini sudah terjawab.
Pemkab Kudus resmi menunjuk dr. Andini Aridewi sebagai Plt Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus dan Anggun Nugroho sebagai Plt Kepala Disdikpora Kudus pada Senin (3/8/2026) sore.
Penunjukan ini diharapkan dapat langsung mengurai keterlambatan agenda pemerintahan, termasuk mempercepat proses pencairan gaji para pegawai yang sempat tertunda.
Sebelum penunjukan resmi ini keluar, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono, membenarkan adanya keterlambatan pencairan hak para pegawai di dua instansi tersebut.
Secara administratif, proses pencairan dana memang memerlukan tanda tangan kepala dinas atau pejabat resmi yang berwenang untuk melengkapi dokumen Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.
"Untuk SPP dan SPM kemungkinan besok baru bisa dilakukan, setelah penunjukkan dua Plt ditandatangani," ungkap Eko.
Ia menjelaskan, pengajuan dokumen tersebut ke Bank Jateng ada batas waktunya, hanya berlaku hingga pukul 14.00 WIB.
Begitu surat penunjukan Plt ditandatangani, proses administrasi bisa langsung berjalan agar gaji segera cair.
Sebagai informasi, kekosongan di Disdikpora terjadi karena pejabat sebelumnya, Harjuna Widada, telah memasuki masa pensiun per 1 Agustus 2026.
Baca Juga:
Sementara itu, masa jabatan Mustiko Wibowo selaku pejabat pelaksana tugas direktur rumah sakit sebelumnya juga telah habis setelah menyelesaikan dua kali masa perpanjangan jabatan.
Proses penunjukan kedua pemimpin baru ini sebelumnya sempat didiskusikan secara intensif oleh Bupati Kudus Sam'ani Intakoris dan Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal.
Selain Disdikpora dan RSUD Kudus, Pemkab Kudus juga bergerak cepat melakukan pengisian posisi untuk tiga instansi lainnya yang juga mengalami kekosongan pejabat definitif eselon dua.
Untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kudus, posisi Plt kini diisi oleh Ery Rahayu yang jabatan definitifnya merupakan sekretaris dinas tersebut.
Selanjutnya, posisi Plt Kabag Perekonomian Kudus diemban oleh Doni Tondo Setiaji yang sehari-hari menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kudus.
Sementara itu, jabatan Plt Inspektur Daerah pada Inspektorat Kudus dimandatkan kepada Adi Sadhono yang saat ini masih aktif menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kudus.
Di sisi lain, Pemkab Kudus juga menunjuk 3 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengemban tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di sejumlah Puskesmas di Kudus.
Terdiri atas dr. Ismiyati dengan jabatan Dokter Ahli Madya mendapat tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Mejobo.
Kemudian ada drg. Novita Rizka Yuniarti dengan jabatan Dokter Gigi Ahli Muda sekaligus sebagai Kepala UPTD Puskesmas Sidorekso.
Lalu ada Wheni Prastyaningsih dengan jabatan Entomolog Kesehatan Ahli Muda dan Kepala UPTD Puskesmas Jati.
Dengan terisinya seluruh posisi pimpinan sementara ini, Pemkab Kudus berharap seluruh kegiatan rutin, agenda pembangunan, hingga pemenuhan hak-hak pelayanan pegawai yang telah direncanakan di tahun 2026 dapat kembali berjalan normal tanpa hambatan.
