Kudus, Shabda.id -- Inspektorat Daerah menemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah di wilayah Kabupaten Kudus tahun 2026.
Temuan ini didapat setelah tim Inspektorat turun ke lapangan untuk memantau langsung progres fisik bangunan hingga pengelolaan anggaran di sekolah-sekolah penerima bantuan.
Monitoring ini dilakukan untuk mendukung program nasional Kementerian Pendidikan, sekaligus menindaklanjuti instruksi Bupati Kudus terkait pengawasan fasilitas pendidikan di daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kabupaten Kudus, Adi Sadhono Murwanto menjelaskan, meski pengawasan utama berada di level kementerian, Pemerintah Kabupaten Kudus tetap mengambil peran aktif agar pelaksanaan di lapangan berjalan tepat sasaran.
"Memang secara kewenangan kami tidak melakukan pengawasan terhadap program revitalisasi ini. Tetapi untuk memastikan dan mendukung program dari kementerian, Pemkab Kudus melalui Inspektorat mengambil peran melakukan monitoring," ujar Adi pada Rabu (30/9/2026).
Dari hasil pemantauan sampel di 21 sekolah, Inspektorat menemukan 6 sekolah mengalami keterlambatan pengerjaan dari target yang ditentukan, sementara 15 sekolah lainnya berhasil mencatatkan capaian progres di atas rencana.
Terhadap sekolah yang terlambat, Inspektorat memberi perhatian khusus agar pelaksana proyek segera melakukan percepatan.
Persoalan tidak berhenti pada tenggat waktu. Tim di lapangan juga mendapati ukuran bangunan dan spesifikasi bahan material yang digunakan tidak cocok dengan dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Bahkan, ditemukan praktik manipulasi laporan berupa pengerjaan yang belum diselesaikan namun sudah dicantumkan lulus progres, serta minimnya kedisiplinan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di area pembangunan.
Baca Juga:
"Masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki, antara lain ketidaksesuaian volume dan spesifikasi material dengan RKS dan RAB, penerapan K3 yang belum tertib, beberapa pekerjaan yang belum dilaksanakan namun telah dilaporkan sebagai progres, serta adanya pekerjaan yang mengalami perubahan dari perencanaan," jelas Adi.
Aspek pengelolaan keuangan juga menjadi sorotan tajam lantaran penatausahaan kas belum tertib dan dokumen pendukung transaksi belum seluruhnya diserahkan kepada Bendahara Panitia Pembangunan Sekolah.
Di sisi lain, muncul pula persoalan selisih data, di mana dari total 125 sekolah penerima program, Disdikpora Kudus baru menyerahkan laporan 80 sekolah, sehingga masih ada 45 sekolah yang datanya belum sinkron dengan Inspektorat.
"Dari 125 sekolah yang menerima dan melaksanakan revitalisasi, yang dilaporkan kepada kami baru 80 sekolah. Jadi masih ada 45 sekolah yang datanya belum sinkron," katanya.
Atas temuan mendalam tersebut, Inspektorat mendesak Disdikpora, kepala sekolah, hingga tim pelaksana proyek untuk memanfaatkan sisa waktu pembangunan dengan membenahi seluruh catatan teknis dan administrasi sebelum pengerjaan selesai sepenuhnya.
Meliputi percepatan pekerjaan yang mengalami keterlambatan, memastikan pekerjaan sesuai RKS, RAB dan gambar rencana, memperbaiki kerusakan, meningkatkan pengawasan dan penerapan K3, serta menertibkan pengelolaan dan penatausahaan keuangan.
"Monitoring ini menjadi bahan evaluasi dan perbaikan terhadap hal-hal yang masih dapat ditindaklanjuti selama proses pekerjaan berlangsung," tegas Adi.
Hasil monitoring selanjutnya diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan selama proses revitalisasi masih berlangsung.
Inspektorat juga mendorong agar pelaksanaan program dapat diselesaikan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
