Kudus, Shabda.id -- Tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bergerak, ratusan mahasiswa dari unsur Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muria Kudus (UMK), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kabupaten Kudus menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Kudus pada Jumat (19/6/2026) sore.
Dalam dialog terbuka dengan unsur Forkopimda Kudus, ratusan mahasiswa menyoroti berbagai rapor merah di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Fokus utama dalam aksi mahasiswa Kudus kali ini berkaitan dengan karut-marutnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Kudus.
Sorotan tajam dan mosi tidak percaya secara khusus diarahkan mahasiswa kepada Ketua Satuan Tugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Kudus, Bellinda Birton.
Sosok yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Kudus tersebut dinilai tidak kompeten dalam mengawal program strategis nasional ini.
Kekecewaan mahasiswa makin memuncak lantaran Bellinda mangkir dan tidak menemui massa untuk berdialog.
Mahasiswa menilai, pengelolaan MBG di bawah komando Bellinda selama setahun terakhir terkesan terburu-buru, dipaksakan, dan memiliki tata kelola yang tidak jelas.
Alih-alih memastikan higienitas dan nutrisi makanan, program ini dituding hanya fokus pada kejar tayang jumlah dapur SPPG.
Akibatnya, kualitas makanan menjadi asal-asalan dan berujung pada petaka keracunan massal yang menimpa ratusan siswa.
Tak sampai di situ, mahasiswa juga membongkar adanya indikasi ketidakseriusan pemerintah daerah yang mengarah pada kepentingan segelintir elite.
Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan bahwa salah satu staf Bellinda yang diketahui memiliki beberapa dapur SPPG sekaligus.
Baca Juga:
Koordinator Aliansi Mahasiswa Bergerak Kudus, Nurrohmah Tanaya Kusuma Dewi, secara blak-blakan mengungkapkan kekecewaannya atas absennya sang Wakil Bupati di tengah-tengah massa.
Seharusnya, Bellinda hadir bersama Bupati Kudus dan jajaran Forkopimda untuk membuka ruang dialog.
"Sistem dalam program MBG terlalu terburu-buru, tidak jelas standarisasinya hingga ada korban keracunan (di Kudus). Dari kejadian itu, tidak ada mitigasi untuk mencegah kejadian itu terulang," ungkap Tanaya.
Mahasiswa khawatir program ini hanya menguntungkan elite politik dan pengusaha besar, ketimbang memberdayakan masyarakat bawah.
Oleh karena itu, Aliansi Mahasiswa Bergerak Kudus melayangkan sejumlah tuntutan tegas. Mereka memberi tenggat waktu 2 bulan agar Pemkab Kudus melakukan evaluasi total terhadap pengelolaan program MBG.
Kemudian memastikan kelayakan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), pemasangan kamera CCTV, serta pengawasan ketat agar program tepat sasaran.
Lalu mahasiswa mengusulkan pelibatan kantin sekolah dan UMKM lokal dalam program MBG, tujuannya agar roda ekonomi berputar di tingkat bawah.
Tuntutan lainnya, pemerintah diminta memiliki sistem mitigasi yang jelas agar kasus keracunan massal tidak terulang kembali.
Sementara itu, berbeda dengan Bellinda yang absen, Bupati Kudus Sam'ani Intakoris hadir langsung menemui massa dan meredam ketegangan dalam aksi kemarin.
Bupati mengapresiasi jalannya aksi yang tertib dan berjanji akan menindaklanjuti seluruh aspirasi mahasiswa sebagai bahan evaluasi bersama.
Dalam waktu dekat, Sam'ani berkomitmen untuk menyusun dan mengirimkan surat resmi kepada pemerintah pusat terkait poin-poin krusial yang disuarakan oleh para mahasiswa.
"Kami akan menindaklajuti dan melakukan evaluasi bersama Forkopimda. Kami juga akan membuat usulan kepada pemangku kepentingan di pemerintah pusat. Dalam waktu dekat, kami akan menyurati ke pemerintah pusat terkait apsirasi mahasiswa," tegas Bupati Sam'ani.
