Kudus, Shabda.id -- Anggota Komisi D DPRD Kudus sekaligus Ketua Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA), Endang Kursistyani, menanggapi serius temuan data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Kudus yang menembus angka lebih dari 1.500 anak.
Ia meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru menjadikan angka tersebut sebagai acuan tunggal sebelum dilakukan penyisiran ulang secara menyeluruh di lapangan.
Rasa terkejut sempat dirasakan Endang saat melihat tingginya jumlah yang terdata pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus itu.
Kendati demikian, ia menilai angka tersebut sangat berpotensi belum mencerminkan kondisi riil di masyarakat.
Pasalnya, daftar yang ada saat ini barulah hasil perbandingan otomatis antara sistem data kependudukan dan data pendidikan.
"Itu kan perlu verifikasi lapangan, karena data yang ada itu di-compare antara Dukcapil dengan Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Jadi belum diverifikasi untuk penyebarannya dan kebenarannya di lapangan," ujar Endang, Selasa (8/9/2026).
Ia menilai, kesalahan input administrasi sering kali terjadi dalam pemutakhiran data secara digital.
Banyak anak yang terdata kosong di sistem pendataan sekolah formal sebenarnya sedang menimba ilmu di lembaga pendidikan berbasis keagamaan.
Baca Juga:
"Mencarinya di mana 1.500, cuma karena belum diverifikasi, jadi gini di beberapa tempat memang ada anak yang sebetulnya sekolah di luar pendidikan formal seperti mondok (di pondok pesantren), jadi pendidikan diisi kosong, kemungkinan itu," jelasnya.
Namun demikian, Endang juga mengakui bahwa kasus anak yang benar-benar berhenti sekolah memang ada.
Pengalaman perundungan atau bullying di lingkungan sekolah kerap menjadi pemicu trauma yang membuat anak enggan kembali belajar, dan masalah ini menjadi fokus penanganan JPPA.
Selain trauma, faktor kendala ekonomi serta minimnya kesadaran orang tua juga turut memperkeruh keadaan.
"Kemungkinan lagi ada anak-anak memang keluar dari sekolah, karena kasus bullying, ada rasa takut, sekolah nanti-nanti dulu, JPPA juga akan terjun di situ. Ketiga, bisa jadi karena tidak mampu dan ortunya kurang aware terhadap itu," katanya.
Memahami bahwa urusan sekolah bukan sekadar biaya SPP, Endang mengapresiasi terobosan Disdikpora Kudus yang telah menerjunkan relawan ke rumah-rumah warga.
Langkah tersebut dinilai sangat tepat karena langsung menyentuh pemenuhan perlengkapan harian anak seperti seragam dan buku melalui sinergi bersama Baznas.
Demi menghasilkan data yang valid hingga tingkat terkecil, Endang mendorong agar penelusuran ini mengikutsertakan pemerintah desa serta para kader warga di tingkat RW.
Sinergi lintas pihak ini diyakini mampu memisahkan dengan akurat antara anak yang murni membutuhkan intervensi pendidikan dan anak yang sekadar terkendala masalah pendataan.
