Pati, Shabda.id– Komisi D DPRD Kabupaten Pati berencana membantu mencarikan sekolah baru bagi korban dugaan pengeroyokan di Sekolah Rakyat (SR) Tlogowungu. Langkah ini disiapkan setelah korban disebut tidak ingin kembali melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut.
Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo atau Bandang, menyampaikan hal itu seusai audiensi di Kantor DPRD Pati, Selasa 20 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut melibatkan korban, pihak Sekolah Rakyat, dan Direktur KSH Pati.
Bandang mengatakan, prioritas utama saat ini adalah memastikan kondisi korban pulih dan haknya untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi.
“Hari ini kami akan fokus bagaimana anak ini bisa sehat kembali dan bisa sekolah kembali karena anak ini tidak mau sekolah kembali lagi ke SR, sehingga sekolahnya nanti akan kita carikan lewat Dinas Pendidikan,” ujar Bandang.
Dalam audiensi tersebut, Komisi D juga meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait, di antaranya rumah sakit, Dinas Sosial, kepala sekolah, serta ibu korban. Pengumpulan keterangan itu dilakukan untuk memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai persoalan yang terjadi.
Baca Juga:
Bandang menegaskan, pihaknya akan mengawal penanganan kasus tersebut agar persoalan serupa tidak meluas dan berdampak terhadap lingkungan pendidikan lainnya.
“Insyaallah kami Komisi D akan mengawal kasus ini, karena ini nanti kalau kita diam dan nanti kita biarkan, akan ke mana-mana dan imbasnya nanti ke sekolah yang lain,” katanya.
Terkait proses hukum, Bandang menyatakan dukungannya terhadap penanganan perkara oleh Polres Pati. Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, perkara tersebut telah berlanjut ke pengadilan.
“Kami mendukung penuh Polres Pati. Hukum yang berjalan, prosesnya sudah sampai pengadilan katanya. Kita semua harus menghormati itu dan apa pun keputusannya, saya yakin pihak berwenang sudah tahu kondisinya seperti apa,” ungkapnya.
Upaya mencarikan sekolah baru diharapkan menjadi solusi agar korban dapat kembali mengikuti kegiatan belajar tanpa harus kembali ke lingkungan sekolah yang tidak lagi diinginkannya.
Komisi D DPRD Pati pun menyatakan akan mengawal penanganan kasus tersebut, baik dari sisi pemulihan korban maupun keberlanjutan pendidikannya.
