SHABDA
Cari berita…
Daerah

BGN Tutup 7 SPPG di Pati karena KLB, Plt Bupati Tegaskan Bukan Rekomendasi Satgas

Nahidur Rohman
Nahidur Rohman
BGN Tutup 7 SPPG di Pati karena KLB, Plt Bupati Tegaskan Bukan Rekomendasi Satgas
Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra (Foto: Shabda.id)

Keputusan penutupan tujuh SPPG tersebut berasal langsung dari BGN

Pati, Shabda.id- Badan Gizi Nasional (BGN) menutup tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pati. Penutupan tersebut berkaitan dengan adanya kejadian luar biasa (KLB).

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan, keputusan penutupan tujuh SPPG tersebut berasal langsung dari BGN. Artinya, penutupan bukan merupakan rekomendasi dari Satgas yang menangani program pemenuhan gizi di daerah.

“Terkait penutupan tujuh SPPG itu kan dari BGN. Ada beberapa surat dari BGN. Saya barusan dapat informasi, ada penutupan karena ada kejadian luar biasa,” ujar Risma.

Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menjadi pihak yang mengeluarkan rekomendasi penutupan tersebut.

“Ini bukan rekomendasi dari Satgas, tapi dari BGN langsung,” tegasnya.

Tujuh SPPG yang tercantum dalam daftar penutupan tersebut yakni SPPG Pati Cluwak Ngawen, SPPG Pati Gabus Wuwur, SPPG Pati Kayen Srikaton, SPPG Pati Margorejo Sokokulon, SPPG Pati Margoyoso Pohijo, SPPG Pati Pucakwangi Tegalwero, dan SPPG Pati Tambakromo Keben.

Penutupan itu menjadi perhatian karena SPPG memiliki tanggung jawab dalam menyediakan makanan bagi penerima manfaat program pemenuhan gizi.

Risma mengingatkan pengelola SPPG agar menjalankan tugas tersebut secara serius. Menurutnya, makanan yang diberikan kepada anak-anak harus memenuhi standar gizi dan tidak boleh mengabaikan kualitas maupun keamanan pangan.

“SPPG ini kan sudah dipasrahi negara untuk mengelola makanan untuk anak-anak kita. Tolong dilaksanakan dengan baik,” katanya.

Ia menekankan bahwa program tersebut bukan sekadar persoalan distribusi makanan. Kualitas makanan menjadi bagian penting karena menyangkut pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.

“Penerima manfaat ini diharapkan mendapatkan gizi yang seimbang, gizi yang baik, tentunya untuk pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Dengan adanya penutupan tersebut, pengelolaan SPPG kembali menjadi sorotan, terutama terkait pelaksanaan standar keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

Pemerintah daerah pun mengingatkan agar amanah pengelolaan makanan untuk anak-anak tersebut benar-benar dijalankan dengan baik.

Bagikan ke Teman Anda

Bagikan: WhatsApp Facebook X Telegram
Nahidur Rohman

Penulis

Nahidur Rohman

"Berdedikasi untuk menyajikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi seluruh pembaca SHABDA."

Komentar Pembaca

Tulis Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan.

Artikel Terkait