Pati, Shabda.id- Kerusakan ruas Jalan Bumirejo-Jalur Lingkar Selatan (JLS), Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, yang belakangan ramai disorot masyarakat di media sosial bakal mendapat penanganan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati menyiapkan anggaran Rp1,7 miliar melalui perubahan anggaran 2026 untuk memperbaiki ruas jalan tersebut.
Kabid Bina Marga DPUTR Kabupaten Pati, Hasto Utomo, mengatakan anggaran tersebut masih menunggu pengesahan perubahan anggaran sebelum masuk tahap pemilihan penyedia.
“Perubahan anggaran 2026 ini sudah dialokasikan Rp1,7 miliar. Ini tinggal menunggu perubahan anggaran disahkan kemudian baru bisa dilakukan pemilihan penyedia,” kata Hasto Utomo saat dikonfirmasi, Senin 05 Oktober 2026.
Menurut Hasto, penambahan anggaran diperlukan karena alokasi sebelumnya belum mampu menangani seluruh kerusakan pada ruas Bumirejo-JLS.
Pada anggaran murni 2026, ruas tersebut telah mendapatkan alokasi Rp1 miliar. Namun, anggaran itu dinilai belum cukup untuk menangani seluruh bagian jalan yang mengalami kerusakan.
“Anggaran murni kemarin ruas Jalan Bumirejo-JLS sudah dialokasikan Rp1 miliar, tapi belum bisa menangani seluruh kerusakan. Akhirnya diusulkan lagi di perubahan anggaran 2026 ini senilai Rp1,7 miliar,” jelasnya.
Baca Juga:
Hasto menyebut perubahan anggaran diperkirakan disahkan pada pertengahan Oktober 2026. Setelah itu, DPUTR akan melanjutkan proses pemilihan penyedia sebelum pekerjaan fisik dimulai.
“Targetnya paling lambat awal November sudah mulai pelaksanaan,” ujarnya.
Untuk penanganannya, DPUTR merencanakan penggunaan aspal hotmix. Pekerjaan diprioritaskan pada bagian ruas yang mengalami kerusakan parah.
Hasto menyebut penanganan yang direncanakan mencakup sekitar 1,2 kilometer ruas jalan. Salah satu titik yang menjadi perhatian utama berada di Dukuh Blado.
“Target penanganan kurang lebih 1,2 kilometer, bisa menangani kerusakan yang parah, utamanya di Dukuh Blado,” ungkapnya.
Dengan demikian, perbaikan tidak langsung mencakup seluruh ruas Bumirejo-JLS. Penanganan akan difokuskan pada bagian yang dinilai mengalami kerusakan paling parah sesuai rencana pekerjaan.
Rencana tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut pemerintah daerah terhadap kondisi jalan yang mendapat perhatian masyarakat. Namun, pelaksanaan fisik tetap menunggu pengesahan perubahan anggaran dan proses pengadaan penyedia pekerjaan.
