Kudus, Shabda.id- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan menggelar Konsolidasi Akbar Aliansi Mahasiswa UIN Sunan Kudus dengan tema “Kawal Reformasi” pada Rabu 17 Juni 2026 di halaman perpustakaan Kampus.
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk berdiskusi dan mengkaji berbagai isu nasional, khususnya terkait kinerja pemerintahan Presiden saat ini serta sejumlah kebijakan yang dinilai perlu dievaluasi.
Para mahasiswa menyatakan bahwa konsolidasi ini merupakan bentuk partisipasi dan kontrol sosial dari kalangan akademisi terhadap jalannya pemerintahan, sekaligus upaya menjaga semangat reformasi dan demokrasi agar tetap berjalan sesuai amanat konstitusi.
Ketua Senat Mahasiswa UIN Sunan Kudus Abdul Jabbar menyatakan konsolidasi itu digelar sebagai bentuk keresahan mahasiswa atas sejumlah kebijakan timpang yang terjadi di era Prabowo-Gibran.
“Hari ini rupiah semakin melemah, program MBG hanya jadi ceruk korupsi para elite politik, anggaran kopdes membengkak, semua terdampak dan rakuat kecil yang paling merasakan dampaknya,” ujar Jabbar.
Menurutnya, sekelumit program yang dijalankan Presiden Prabowo terlalu dipaksakan. Bahkan hal itu tidak sesuai dengan janji politik yang diutarakan saat kampanye pencalonan.
Tak luput dari pembahasan, pihaknya juga menyoroti program MBG yang kini dikelola para elite politik yang memiliki kepentingan. Faktanya, kantin dan UMKM yang dijanjikan untuk dilibatkan justru terkena dampak akibat program ini.
Ia menegaskan pembengkakan APBN akibat sejumlah program strategis pemerintah itu perlu dievaluasi.
“BBM jangan dinaikkan, bisa mencari alternatif untuk menghemat APBN, selain itu sejumlah program juga harus dievaluasi total,” tandasnya.
Baca Juga:
Senada dengan itu, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Kudus Ahmad Thoyyib Sertiansyach menuntut stabilitas nilai rupiah agar menjadi perhatian khusus pemerintah.
Menurutnya, merosotnya nilai tukar rupiah atas dollar Amerika berdampak pada kondisi ekonomi nasional.
“Melemahnya rupiah sudah sampai tahap paling bawah, sekarang Rp 17.700, karena itu kami menggelar konsolidasi ini,” kata Thoyyib.
Selanjutnya, pihaknya ingin agar pemerintah memikirkan strategi supaya tidak menaikkan harga BBM. Termasuk siasat lain agar pengelolaan APBN lebih efisien.
“Apakah mungkin anggaran tersebut dikemas seefisien mungkin supaya lebih bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.
Untuk itu, sejumlah poin tuntutan tersebut akan disuarakan melalui petisi dan unggahan di media sosial. Pihaknya juga berencana melakukan audiensi dengan pimpinan daerah supaya aspirasi mahasiswa ikut didengar.
Sebelum itu, aliansi akan menyiapkan kajian literatur lebih lengkap agar poin dan tuntutan tersebut mempunyai dasar yang jelas. Setelahnya, tuntutan itu akan disampaikan melalui pemerintah kabupaten sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.
“Kami menunggu pemerintah mengajak audiensi atau kami yang mengajukan audiensi, terutama ke Pemkab Kudus,” ungkapnya.
Namun, ketika aspirasi dan audiensi tersebut tidak sampai ke pemerintah, mereka akan menyampaikannya melalui aksi unjuk rasa.
