Kudus, Shabda.id -- Memasuki dua pekan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, capaian pendataan di Kabupaten Kudus dilaporkan masih berada di bawah lima besar kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Karakteristik wilayah perkotaan dan kawasan industri menjadi faktor utama yang membuat petugas di lapangan kesulitan menemui responden.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Berdasarkan evaluasi sementara, progres pendataan di Kabupaten Kudus terbilang cukup alot.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus, Eko Suharto mengungkapkan, Kecamatan Kaliwungu mencatatkan progres capaian terendah dibandingkan wilayah lainnya di Kudus. Kondisi ini berbanding terbalik dengan wilayah pedesaan.
"Di Kudus, daerah Kaliwungu memang tertinggal dibanding kecamatan yang berada di pedesaan seperti Dawe, Jekulo, Undaan, dan Mejobo. Petugas kami harus punya strategi khusus karena siang hari masyarakat sulit ditemui," ujar Eko di sela kegiatan evaluasi kinerja Sensus Ekonomi 2026 di Aula Kecamatan Kaliwungu, Selasa (30/6/2026).
Saat ini, Kecamatan Jekulo dan Dawe menjadi wilayah dengan capaian tertinggi. Sementara wilayah yang masih di bawah target meliputi Kecamatan Jati, Kota, Bae, dan Kaliwungu sebagai yang terendah.
Menurut Eko, mayoritas warga di kawasan industri seperti Kaliwungu bekerja di sektor pabrik atau perusahaan, sehingga rumah mereka kerap kosong pada siang hari.
Baca Juga:
Menyiasati hal itu, BPS Kudus meminta para petugas mengoptimalkan waktu pendataan pada sore, malam hari, atau saat hari libur.
"Jadi sudah kami sampaikan ke mitra, kalau memang sulit ditemui, jangan dipaksakan. Tinggalkan dulu ke tempat lain, nanti didatangi lagi pada sore atau hari libur," ungkapnya.
Secara keseluruhan, BPS Kudus menerjunkan 622 mitra sensus untuk mendata perekonomian warga. Eko menekankan bahwa kualitas dan keaslian data adalah prioritas utama.
Ia mengimbau masyarakat untuk memberikan data secara jujur dan tidak perlu khawatir, karena seluruh informasi dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang.
Kendala di lapangan juga diakui oleh salah satu mitra sensus asal Kecamatan Kaliwungu, Dandy Dwi Putra.
Ia membeberkan bahwa tidak semua warga menyambut terbuka kedatangan petugas. Dari pengalamannya, rasio penerimaan warga berada di angka 60 persen menerima dengan baik dan 40 persen melakukan penolakan.
Dandy menjelaskan, penolakan tersebut rata-rata dipicu oleh kekhawatiran warga bahwa data yang mereka berikan akan berimbas pada sektor perpajakan pribadi maupun usaha. Terlebih, instrumen pertanyaan Sensus Ekonomi 10 tahunan ini tergolong sangat detail.
"Mulai kepemilikan lahan, aset kendaraan, pendapatan mereka, lalu kalau punya usaha ditanya soal omzet dan pengeluaran dari bulanan sampai tahunan. Jadi mereka menilai survei ini akan berimbas pada kebijakan pemerintah (pajak) ke depannya," pungkas Dandy.
