Pati, Shabda.id- Pemerintah Kabupaten Pati bersama DPRD Kabupaten Pati menyatakan siap mengawal tuntutan peternak ayam hingga ke pemerintah pusat. Hal itu disampaikan setelah peternak menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pati, Senin 10 Agustus 2026.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra mengatakan, persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan ditindaklanjuti. Sementara tuntutan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan dikawal bersama anggota DPRD Pati.
“Akan kami kawal sampai ke tingkat pusat. Contohnya nelayan kemarin kami kawal sampai ke tingkat pusat, ini pun akan kami kawal. Kita nanti ke pemerintah pusat bareng,” kata Risma di hadapan para peternak.
Risma meminta persoalan tersebut diselesaikan bersama secara damai.
“Ayo kita selesaikan bersama. Tuntutan ini harus sampai ke pemerintah pusat, nanti kami akan kawal. Bareng kita selesaikan masalah ini dengan damai. Pati cinta damai,” ujarnya.
Terkait persoalan pakan, Risma mengatakan pemerintah telah melakukan komunikasi. Ia bahkan mendukung gagasan pembangunan pabrik pakan di Kabupaten Pati.
“Untuk bikin pabrik pakan sendiri insyaallah, kalau ini saya sangat setuju. Teman-teman kepolisian juga sudah bantu masalah jagungnya, tinggal mencari investor yang mau membangun pabrik pakan di Kabupaten Pati,” jelasnya.
Risma juga mengungkapkan bahwa dirinya telah memanggil Ketua SPPG untuk membahas penyerapan hasil produksi peternak lokal.
Baca Juga:
“Oke, hari ini sudah saya panggil Ketua SPPG untuk mengambil dari Pati sendiri,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin memastikan tuntutan peternak akan ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
“Apa yang menjadi tuntutan panjenengan, manakala yang menjadi kewenangan pusat akan kami sampaikan ke pusat. Manakala yang menjadi kewenangan daerah akan kami selesaikan,” kata Ali.
Ia secara khusus menyoroti penyerapan telur dan daging produksi peternak lokal.
“Termasuk penyerapan telur akan kami tindaklanjuti supaya telur dari daerah lain tidak bisa masuk, diutamakan daging dan telur dari lokal. Harganya kita diskusikan,” ujarnya.
Ali mengapresiasi aksi peternak tersebut. Menurutnya, penyampaian aspirasi secara langsung menjadi salah satu dorongan agar persoalan peternak segera mendapatkan penyelesaian.
“Tanpa tuntutan dari panjenengan saya yakin ini tidak akan terselesaikan,” katanya.
Ia memastikan tuntutan yang menjadi kewenangan daerah akan diselesaikan, sedangkan persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan dikawal bersama.
“Pokoknya apa yang menjadi tuntutan panjenengan yang menjadi kewenangan daerah akan kami selesaikan. Ini nota kesepakatan bersama akan kami tandatangani. Intinya semua tuntutan ke pusat akan kami kawal,” pungkasnya.
