Pati, Shabda.id- Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan memberikan sanksi tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menjalankan proses penyiapan makanan Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai ketentuan.
Wakil Kepala BGN Mayjen Trenggono mengatakan, SPPG yang terbukti bermasalah dapat dikenai sanksi berupa suspend berat. Bahkan, penghentian operasional secara permanen dapat dilakukan apabila kondisi dapur dinilai tidak layak.
Hal tersebut disampaikan Trenggono saat mengunjungi korban dugaan keracunan MBG di Rumah Sakit KSH Pati, Kamis 10 September 2025.
"Apabila ada dapur yang sampai menyiapkan MBG-nya secara tidak baik, dalam hal ini adalah keracunan, kami suspend berat. Apabila jelek dapurnya, suspend permanen," tegas Trenggono.
Menurutnya, BGN di bawah kepemimpinan baru terus melakukan pembenahan tata kelola penyiapan makanan di seluruh dapur SPPG.
Namun, dengan jumlah dapur yang cukup banyak, Trenggono mengakui masih terdapat kemungkinan adanya SPPG yang tidak menjalankan seluruh tahapan penyiapan makanan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
"Di antara semua kan banyak ini, ada mungkin satu dua yang tidak sesuai dengan SOP, yang tidak patuh terhadap tahapan-tahapan penyiapan makanan," katanya.
Karena itu, BGN akan memperkuat evaluasi dan pengawasan terhadap seluruh dapur SPPG. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan secara virtual maupun kunjungan langsung ke dapur.
"Kita evaluasi terus, kami akan mengecek secara langsung, baik secara virtual maupun kunjungan-kunjungan ke dapur-dapur agar bisa menyiapkan makanan dengan baik," ujarnya.
Trenggono berharap langkah evaluasi dan pengawasan tersebut dapat mencegah terulangnya kejadian serupa dalam pelaksanaan program MBG.
"Kami berharap sudah cukup, tidak akan ada lagi makanan yang disiapkan yang dapat menimbulkan kejadian seperti ini," katanya.
Baca Juga:
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pati akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi untuk mendukung program MBG.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan fasilitas dapur serta kemampuan pelayanan masing-masing SPPG memenuhi standar keamanan dalam penyediaan makanan.
"Minggu depan akan kami sisir semua dapur-dapur yang ada di Kabupaten Pati. Nanti saya akan datang sendiri dengan tim kami, akan mengecek ulang semua fasilitas dapur yang ada di Kabupaten Pati," ujar Chandra saat mendampingi wakil kepala BGN.
Ia memastikan pemeriksaan tidak hanya menyasar SPPG yang berkaitan dengan kejadian dugaan keracunan, tetapi seluruh dapur yang beroperasi di Kabupaten Pati.
"Kabupaten Pati ada 172 dapur, dan kami pastikan minggu depan kami akan datang langsung ke semua SPPG untuk mengecek fasilitas dan kemampuan dapur itu melayani di Kabupaten Pati," katanya.
Pemeriksaan akan melibatkan pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan. Tim tersebut nantinya didampingi unsur Kodim, Polres, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pati.
"Kami pemerintah daerah hadir mendukung program dari Bapak Presiden Prabowo untuk memastikan semua dapur ini melayani dengan aman," ujarnya.
Chandra menegaskan, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkab Pati untuk membenahi fasilitas dan tata kelola dapur SPPG.
Hasil pemeriksaan akan menjadi bahan evaluasi Pemkab Pati. Selanjutnya, rekomendasi hasil pemeriksaan akan dikirimkan kepada Wakil Kepala BGN Mayjen Trenggono untuk ditindaklanjuti di tingkat BGN.
"Hasil evaluasi ini akan kami rekomendasikan dan kami kirimkan kepada Pak Mayjen Trenggono, untuk evaluasinya nanti dari BGN," katanya.
Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah ratusan siswa di Kabupaten Pati mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan MBG.
Pemerintah sebelumnya telah menetapkan kejadian tersebut sebagai kejadian luar biasa (KLB). Meski demikian, penyebab pasti kejadian tersebut hingga kini masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
