Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus mencatat adanya tambahan wilayah yang kekurangan air di tengah musim kemarau tahun 2026 ini.
Pemerintah desa tidak pernah mengeluarkan rekomendasi perizinan untuk aktivitas penambangan tersebut
Dengan banyaknya kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Pati, DLH melakukan penyesuaian personel dan sarana pendukung agar penanganan sampah di berbagai lokasi tetap berjalan
Sumber pencemaran yang dikeluhkan warga berasal dari sejumlah aktivitas, termasuk limbah pabrik tapioka, limbah industri, serta sampah rumah tangga
Pemkab Kudus bertindak cepat menanggapi keluhan warga Desa Rendeng, Kecamatan Kota, terkait polusi abu yang ditimbulkan dari proses penggilingan tebu dari Pabrik Gula (PG) Rendeng.
Menyikapi aturan tegas pemerintah yang melarang keras praktik membakar sampah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus mengambil langkah cepat dengan merombak sistem pengelolaan sampah daerah.
Pogram SIKAT merupakan bentuk kolaborasi dengan masyarakat untuk membangun kesadaran bahwa kebersihan lingkungan memiliki kaitan erat dengan kesehatan keluarga
Warga Kabupaten Kudus tidak bisa lagi asal tebang pohon peneduh di sepanjang ruas jalan kabupaten.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengajak perguruan tinggi Islam untuk turun tangan menangani persoalan lingkungan dan sosial.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus terus bergerak cepat mengantisipasi dampak perubahan iklim yang kian nyata. Salah satunya dengan menargetkan setiap desa/kelurahan memiliki Kampung Iklim.
Di sepanjang bibir pantai, limbah kulit ketela bercampur sampah plastik, kayu, hingga popok bekas menutupi hamparan pasir
Aktivitas pertambangan batu andesit tanpa izin di Desa Pancur, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, akhirnya dihentikan total karena mengancam cadangan air warga sekitar.